Blok7.id – Pemerintah membuka peluang memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026.
Kepastian besaran pengurangannya masih menunggu hasil pembahasan antara Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dirinya akan bertemu dengan Kepala BGN dalam waktu dekat untuk membahas strategi pelaksanaan program hingga akhir tahun, termasuk kebutuhan anggarannya.
“Saya mau ketemu Ketua MBG minggu-minggu ini, mau lihat seperti apa akhirnya strateginya dia untuk tahun ini. Tapi yang jelas kemungkinan ada penurunan,” ujar Purbaya saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, dikutip Selasa (21/7/2026).
Menurut Purbaya, penyesuaian anggaran tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilakukan BGN. Karena itu, ia belum dapat memastikan berapa besar anggaran yang akan dipangkas.
Sebelumnya, Purbaya juga sempat menanggapi isu penghematan anggaran MBG hingga Rp40 triliun. Namun, ia meminta publik menunggu penjelasan resmi dari BGN karena usulan tersebut berasal dari lembaga itu.
“Mungkin (sekitar Rp 40 triliun). Tanya dia saja (BGN), dia lebih ngerti daripada saya. Nanti akan signifikan lah pemotongannya, tetapi bukan saya yang usul ya, Kepala BGN sendiri,” ucap Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).
Sebagai gambaran, pagu anggaran program MBG yang sebelumnya mencapai Rp335 triliun telah direvisi menjadi Rp268 triliun. Pemerintah kini masih menghitung kebutuhan riil anggaran berdasarkan perkembangan pelaksanaan program di lapangan.
Selain mengevaluasi besaran anggaran, Kementerian Keuangan juga menyiapkan pengawasan terhadap penggunaan dana MBG. Purbaya mengatakan jajaran Kemenkeu di daerah akan dilibatkan untuk memantau pengelolaan anggaran di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya,” kata Purbaya.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penggunaan anggaran program MBG tetap akuntabel, transparan, dan tepat sasaran mengingat program itu menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan.