BLORA, Blok7.id – Pemerintah Kabupaten Blora mulai melakukan penataan serius di tubuh birokrasi. Di bawah kepemimpinan Bupati Arief Rohman dan Wakil Bupati Sri Setyorini, roda pemerintahan mengalami pergeseran strategis menyusul pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan terhadap empat pejabat eselon II, Selasa sore (13/1/2026).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pelantikan yang digelar di Gedung Keuangan Daerah BPPKAD itu bukan sekadar seremoni. Lokasi dipilih sebagai simbol kuat penekanan Bupati terhadap pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah ancaman efisiensi anggaran tahun 2026.
Empat pejabat yang dilantik yakni :
1. Retno Kusumowati sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil).
2. Pitoyo Trusingtyas Sarodjo sebagai Kepala BPPKAD.
3. Catur Pambudi Amperawan sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
4. Djoko Sulistiyono sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan.
Bupati Arief Rohman secara tegas menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan, terutama pada sektor krusial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan keuangan daerah.
“Utamanya Pak Pitoyo di BPPKAD yang menjadi tumpuan pengelolaan keuangan daerah. Tahun 2026 menghadapi efisiensi anggaran, maka harus melahirkan inovasi-inovasi untuk peningkatan PAD,” tegas Bupati.
Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja. Setiap dinas diminta aktif menggali potensi PAD dan bersinergi, bukan hanya bergantung pada satu sektor.
Tak kalah keras, Bupati juga memberi peringatan khusus kepada Kepala Dindukcapil yang baru. Pelayanan administrasi kependudukan dinilai masih menyisakan banyak keluhan masyarakat.
“Sebagai Kepala Dindukcapil harus siap 24 jam merespon aduan masyarakat. HP harus aktif. Masih banyak laporan soal pelayanan capil,” ujarnya lugas.
Sementara itu, pengisian jabatan staf ahli diharapkan mampu menjadi mesin analisis kebijakan bagi kepala daerah dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan publik.
Bupati Arief Rohman menegaskan bahwa pelantikan ini bukan akhir dari penataan birokrasi. Evaluasi menyeluruh masih akan dilakukan hingga ke eselon III dan IV, termasuk pengisian sejumlah jabatan eselon II yang saat ini masih kosong dan dijabat Pelaksana Tugas (Plt), seperti DPUPR, Dinrumkimhub, Dindalduk KB, dan BPBD.
“Februari nanti genap satu tahun kami memimpin. Akan kami evaluasi perjalanan satu tahun ini dan menata gerbong selanjutnya agar kinerja semakin baik,” tandasnya.
Usai dilantik, Kepala BPPKAD yang baru, Pitoyo Trusingtyas Sarodjo, menyatakan kesiapannya mengemban amanah tersebut.
Ia menyadari tantangan berat yang menanti, khususnya dalam menjaga stabilitas dan optimalisasi keuangan daerah.
“Ini amanah besar. Kami siap menjalankan tugas dari Pak Bupati demi pembangunan Kabupaten Blora yang lebih baik. Mohon doa agar diberi kelancaran,” ucapnya.
Langkah penataan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Blora mulai memasuki fase konsolidasi, dengan target kinerja yang lebih terukur, pelayanan publik yang responsif, dan keuangan daerah yang semakin sehat.
(Redaksi/Hans)