BLORA, Blok7.id – Viral aksi warga Desa Nglebak, Kecamatan Kradenan, yang patungan membangun jalan rusak berstatus jalan kabupaten menjadi sorotan tajam sekaligus tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Blora.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Di tengah minimnya sentuhan pembangunan, masyarakat justru bergerak sendiri. Dengan iuran dan bantuan donatur, warga membangun akses vital penghubung Getas-Kalikangkung hingga Menden-Megeri secara mandiri, sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Fenomena ini mencuat setelah dokumentasi gotong royong diunggah melalui akun TikTok @nglebakofficial dan viral. Tak lama berselang, Bupati Blora, Arief Rohman bersama Wakil Bupati, Sri Setyorini langsung turun ke lokasi, Rabu (18/3/2026).
Mengendarai sepeda motor, keduanya menyusuri jalan rusak yang kini sebagian sudah dirabat beton oleh warga. Respons cepat ini dinilai sebagai langkah ‘pemadam api’ di tengah kritik publik yang mulai menguat.
Namun fakta di lapangan tak terbantahkan. Jalan yang terakhir dibangun sekitar 2012 itu dibiarkan rusak bertahun-tahun hingga akhirnya warga memilih bertindak sendiri.
“Kami sudah tidak berharap lagi dengan pemerintah. Kami bangun jalan sendiri,” tegas salah satu warga, menyiratkan kekecewaan mendalam.
“Masyarakat Nglebak tidak butuh janji-janji kosong,” lanjutnya.
Pembangunan dilakukan secara swadaya penuh. Warga menyumbang semen, pasir, uang, tenaga, hingga konsumsi. Sistem kerja bergiliran diterapkan, bahkan hingga malam hari. Dalam waktu singkat, hampir satu kilometer jalan berhasil diperbaiki di tujuh titik berbeda.
Kepala Desa Nglebak, Eko Puryono, membenarkan bahwa proyek tersebut murni hasil gotong royong tanpa bantuan pemerintah. Ia menyebut inisiatif muncul dari musyawarah warga tingkat RT dan RW yang kemudian meluas ke seluruh desa.
Ironisnya, di tengah semangat kolektif itu, muncul pertanyaan besar, ke mana peran negara ketika infrastruktur dasar justru dibangun rakyat dari kantong sendiri?
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Arief Rohman mengakui masih banyak jalan yang belum tertangani dan menyebutnya sebagai pekerjaan rumah besar. Ia langsung menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengirim tanah grosok sebagai dukungan awal.
“Kami mohon maaf, ini menjadi PR besar kami,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga berjanji akan mengupayakan perbaikan jalan secara menyeluruh pada 2027, dengan kemungkinan percepatan melalui anggaran perubahan 2026.
Namun, janji tersebut justru diuji oleh realitas di lapangan. Ketika warga sudah bergerak lebih dulu, komitmen pemerintah kini berada di bawah sorotan tajam publik.
Di sisi lain, Bupati juga mencoba mengalihkan momentum dengan menjadikan gerakan swadaya ini sebagai percontohan bagi desa lain. Ia meminta Dinas PMD mereplikasi model gotong royong Desa Nglebak.
Langkah ini menuai dua sisi. Di satu sisi diapresiasi sebagai pemberdayaan masyarakat, namun di sisi lain berpotensi memunculkan pertanyaan baru, apakah gotong royong akan menjadi solusi permanen atas keterbatasan anggaran pemerintah?
Sebagai daerah dengan 16 kecamatan dan 295 desa/kelurahan, Blora memang menghadapi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur. Namun ketika jalan kabupaten harus dibangun warga sendiri, persoalannya tak lagi sekadar soal anggaran, melainkan menyangkut kepercayaan.
Desa Nglebak sendiri merupakan sentra tebu dan peternakan sapi. Jalan yang layak menjadi kebutuhan utama untuk distribusi hasil ekonomi warga. Tanpa infrastruktur memadai, roda ekonomi desa ikut tersendat.
(Redaksi/Hans)