BLORA, Blok7.id – Kesabaran masyarakat Kabupaten Blora akhirnya mencapai titik didih. Bertahun-tahun menghadapi kerusakan jalan provinsi tanpa solusi nyata, warga melancarkan aksi protes terbuka dengan memblokade ruas Randublatung-Cepu, menguruk jalan menggunakan tanah grosok, hingga menanam pohon pisang di tengah badan jalan yang rusak parah.

Aksi yang berlangsung pada Minggu (31/5/2026) itu menjadi simbol perlawanan terhadap kondisi infrastruktur yang dinilai semakin memprihatinkan. Warga bahkan mengirim pesan politik yang sangat keras kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

Di tengah ruas jalan yang berlubang dan retak, seorang warga berdiri membentangkan papan kuning bertuliskan ‘KARTU KUNING GUB JTG!!!’. Simbol yang identik dengan peringatan keras dalam dunia sepak bola itu seolah menjadi vonis publik atas lambannya penanganan jalan provinsi di Blora.

“Kartu kuning tersebut bukan sekadar sindiran. Bagi warga, itu adalah peringatan terbuka bahwa pemerintah provinsi dianggap gagal memenuhi hak dasar masyarakat berupa infrastruktur yang layak dan aman.
Sebelum aksi blokade terjadi, berbagai bentuk protes sebenarnya telah dilakukan. Ruas jalan yang rusak dipenuhi tulisan bernada satire seperti ‘Wisata Jalan Bosok’ hingga kalimat menohok berbahasa Jawa, ‘Dolan Pak Gub Jateng? Ojo Cangkeman’,” kata tulisan tersebut.

Namun berbagai sindiran itu tak kunjung menghasilkan perubahan berarti. Puncak kekecewaan muncul setelah pernyataan Ahmad Luthfi terkait kondisi jalan provinsi di Blora dinilai tidak menjawab substansi persoalan yang dikeluhkan masyarakat.

Sebelumnya, Wakil Bupati Blora Sri Setyorini telah menyampaikan langsung keresahan warga mengenai buruknya kondisi jalan provinsi. Akan tetapi, respons yang diterima justru dianggap meremehkan persoalan karena masyarakat disebut belum memahami status kewenangan jalan.
Pernyataan tersebut memicu gelombang reaksi keras.

“Warga tidak butuh penjelasan soal status jalan. Yang dibutuhkan adalah jalan yang aman dilalui dan segera diperbaiki,” ujar salah seorang warga dengan nada kecewa.

Masyarakat menilai, sebagai pemimpin tertinggi di Jawa Tengah, Ahmad Luthfi seharusnya hadir membawa solusi konkret, bukan sekadar menjelaskan batas-batas birokrasi yang tidak menyentuh akar persoalan.

Kekecewaan itu semakin dalam karena Blora selama ini merasa tertinggal dalam pembangunan infrastruktur provinsi.

Selain ruas Randublatung-Cepu yang rusak berat, sejumlah jalur strategis lain seperti Purwodadi-Blora, Singget-Randublatung-Cepu, hingga Kunduran-Blora juga dilaporkan mengalami kerusakan di banyak titik.

Belum lagi minimnya penerangan jalan umum yang membuat risiko kecelakaan meningkat pada malam hari. Kondisi tersebut memunculkan persepsi di tengah masyarakat bahwa Blora tidak mendapatkan perhatian yang setara dibanding daerah lain di Jawa Tengah.

“Jangan sampai masyarakat merasa Blora ini bukan bagian penting dari Jawa Tengah,” tegas seorang tokoh warga.

Aksi yang mendapat pengawalan aparat TNI, Polri, dan Satpol PP itu kini menjadi alarm keras bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebab bagi warga, jalan rusak bukan lagi sekadar persoalan infrastruktur, melainkan simbol ketidakadilan pembangunan yang selama ini mereka rasakan.

Jika keluhan tersebut terus diabaikan, bukan tidak mungkin gelombang protes yang lebih besar akan kembali muncul dari ujung timur Jawa Tengah.

Perlu diketahui, ketika birokrasi memilih tuli terhadap keluhan jalan rusak, rakyat punya cara sendiri untuk bicara yakni, menanam pohon pisang di atas aspal hancur, sebuah simbol sarkasme bahwa di mata gubernur, jalan raya lebih cocok jadi lahan pertanian ketimbang fasilitas publik.

(Redaksi/Hans)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!