Blok7.id – Pemerintah mengakui masih ada berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah temuan mulai dari dugaan penyalahgunaan hingga belum meratanya fasilitas pendukung menjadi perhatian dan akan dibenahi dalam waktu dekat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk merapikan berbagai kendala yang selama ini menghambat pelaksanaan program tersebut.
“Mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, satu bulan lagi, satu bulan untuk menyelesaikan merapikan,” ungkap Menko Pangan dalam keterangannya usai melaksanakan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Menurut Zulhas, pemerintah saat ini sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Hasil kajian itu nantinya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo sebagai bahan untuk menentukan langkah lanjutan.
“Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam satu bulan dari hari ini,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, pemerintah telah memetakan sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan. Selain adanya dugaan penyalahgunaan, masih ada titik penerima manfaat yang belum sepenuhnya siap karena belum didukung keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya,” tuturnya.
Pemerintah menargetkan proses pembenahan tersebut dapat memperkuat tata kelola Program MBG. Dengan begitu, pelaksanaan program diharapkan menjadi lebih efektif, transparan, serta mampu menjangkau seluruh penerima manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
