Jakarta. Blok7.id – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bertambah. Terbaru, lembaga antirasuah menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam operasi yang digelar pada akhir Juli 2026.
Penangkapan tersebut menjadikan Anom sebagai kepala daerah ke-12 yang terjaring OTT KPK sepanjang 2026. Sementara secara keseluruhan, operasi di Pemalang menjadi OTT ke-18 yang dilakukan KPK sejak awal tahun.
Sepanjang 2026, sasaran OTT KPK tidak hanya kepala daerah. Sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pengadilan, hingga aparatur sipil negara (ASN) juga turut diamankan dalam perkara dugaan korupsi.
Rangkaian OTT tahun ini diawali pada 9-10 Januari 2026 saat KPK menangkap delapan orang dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Tak lama berselang, KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo dalam perkara yang berbeda. Memasuki Februari, giliran Kepala KPP Madya Banjarmasin, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal yang saat itu menjabat Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, serta Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta bersama Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan yang terjaring OTT.
Pada Maret hingga April, penindakan KPK lebih banyak menyasar pemerintah daerah. Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, hingga Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi yang berbeda.
Setelah tidak melakukan OTT sepanjang Mei, KPK kembali meningkatkan operasi pada Juni. Saat itu, Bupati Muara Enim Edison, seorang ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby turut diamankan.
Memasuki Juli, operasi tangkap tangan kembali menyasar kepala daerah. Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, KPK menangkap Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.
Terbaru, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro diamankan KPK pada 28 Juli 2026. Dengan penangkapan tersebut, jumlah kepala daerah yang terjaring OTT sepanjang tahun ini menjadi 12 orang.
Berikut daftar kepala daerah yang terjaring OTT KPK sepanjang 2026:
- Maidi, Wali Kota Madiun, terkait dugaan penerimaan imbalan proyek dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
- Sudewo, Bupati Pati, terkait dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa dan suap proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
- Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- Muhammad Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong, terkait dugaan suap ijon proyek.
- Syamsul Auliya Rachman, Bupati Cilacap, dalam perkara dugaan pemerasan berkaitan dengan permintaan tunjangan hari raya (THR).
- Gatut Sunu Wibowo, Bupati Tulungagung, terkait dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah daerah.
- Edison, Bupati Muara Enim, dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa.
- Suhardiman Amby, Bupati Kuantan Singingi, terkait dugaan suap pengisian jabatan.
- Syah Afandin alias Ondim, Bupati Langkat, dalam perkara dugaan suap proyek.
- Etik Suryani, Bupati Sukoharjo, terkait dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD).
- Lalu Ahmad Zaini, Bupati Lombok Barat, dalam perkara dugaan penerimaan suap proyek.
- Anom Widiyantoro, Bupati Pemalang, yang diamankan melalui OTT pada 28 Juli 2026.
Hingga kini KPK masih mendalami perkara tersebut dan belum mengumumkan konstruksi kasus maupun status hukum seluruh pihak yang diamankan.