BLORA, Blok7.id – Kinerja legislatif di Kabupaten Blora kembali menjadi sorotan tajam. Kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora dinilai tidak efektif dan hanya menghabiskan anggaran daerah, memicu kritik keras dari masyarakat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kekhawatiran publik memuncak, terutama setelah mencuatnya kembali isu-isu seputar pemborosan anggaran perjalanan dinas hingga kasus dugaan kunker fiktif serta Cashback Hotel di periode sebelumnya yang sempat ditangani aparat penegak hukum.
”Kami melihat Kunker itu seperti agenda rutin tahunan yang wajib ada, tapi hasilnya nihil,” ujar Yuni, seorang tokoh perempuan di Blora, Selasa (14/10/2025).
“Anggaran yang dikeluarkan pasti besar, apalagi jika ke luar daerah. Tapi apa manfaatnya bagi rakyat Blora? Hasilnya tidak pernah jelas dan tidak pernah dipublikasikan secara transparan,” tambahnya.
Masyarakat menuntut pertanggungjawaban nyata dari para wakil rakyat. Tuntutan utama mereka adalah publikasi secara terbuka mengenai hasil-hasil Kunker, baik melalui media massa, media sosial resmi DPRD, maupun laporan tertulis yang mudah diakses publik.
”Publik berhak tahu, uang rakyat dipakai untuk apa saja. Jika Kunker itu studi banding, mana rekomendasi konkret yang sudah diterapkan di Blora? Jangan cuma bawa oleh-oleh dan laporan di atas kertas yang cuma diketahui internal dewan,” tegasnya.
Desakan ini bertujuan agar DPRD Blora meningkatkan transparansi, meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Ia menekankan, jika hasil Kunker adalah masukan penting untuk pembangunan Blora, maka informasi tersebut seharusnya segera disebarluaskan agar masyarakat dapat mengawal implementasinya.
Anggota DPRD Blora didesak untuk segera merespons kritik ini dengan langkah nyata, salah satunya dengan membuat kanal informasi khusus yang memuat laporan lengkap setiap Kunker, termasuk tujuan, biaya, pihak yang ditemui, dan rekomendasi yang dihasilkan.
”Tanpa transparansi, stigma ‘buang-buang anggaran’ dikhawatirkan akan terus melekat pada kinerja dewan,” tutup Yuni, mengingatkan risiko hilangnya kepercayaan publik. (Hans)