BLORA, Blok7.id – Pers dituntut tidak hanya cepat menyajikan informasi, tetapi juga akurat, beretika, dan bertanggung jawab. Penegasan itu mengemuka dalam Sarasehan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Blora di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu (4/2/2026).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Sarasehan mengusung tema besar ‘Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat, Kontribusi Jurnalis dalam Menangkal Disinformasi Program Presiden’, dengan subtema ‘Membangun Kepercayaan Publik Melalui Jurnalisme yang Berkualitas’.
Kegiatan ini menghadirkan Muhammad Jazuli, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etik Dewan Pers, sebagai narasumber utama dan diikuti insan pers dari berbagai media di Blora dan sekitarnya.
Dalam paparannya, Jazuli menegaskan bahwa krisis kepercayaan publik terhadap media tidak bisa diselesaikan dengan kecepatan dan sensasi. Justru, menurutnya, praktik jurnalistik yang mengabaikan kode etik akan memperparah kerusakan citra pers di mata masyarakat.
“Hanya jurnalisme yang berpegang pada verifikasi, independensi, dan kode etik yang mampu menjaga marwah pers di tengah derasnya arus disinformasi digital,” tegas Jazuli.
“Ketika media abai terhadap etika, yang runtuh bukan hanya kredibilitas wartawan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pers secara keseluruhan,” lanjutnya.
Ketua PWI Blora, Heri Purnomo, menyampaikan bahwa peringatan HPN menjadi momentum refleksi bagi insan pers untuk memperkuat peran strategis media dalam pembangunan bangsa.
“Jika pers sehat dan independen, maka akan ikut memajukan ekonomi dan memperkuat bangsa,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa berbagai persoalan pers, termasuk pengaduan dan pelanggaran etik, akan dikupas tuntas oleh Dewan Pers melalui pemaparan Jazuli.
Sementara itu, Wakapolres Blora Kompol Slamet Riyanto menegaskan peran pers sebagai kontrol sosial yang sangat penting bagi institusi kepolisian dan pemerintah daerah.
“Pers memberikan kontribusi signifikan, terutama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan, tentu berdasarkan fakta,” katanya.
Ia mengajak media untuk bersama-sama mengawal jalannya program pembangunan pemerintah agar berjalan sesuai tujuan.
Apresiasi terhadap peran pers juga disampaikan Ketua DPRD Blora Mustopa. Ia menilai kerja jurnalistik telah berdampak nyata bagi perbaikan pelayanan publik.
“Terima kasih kepada teman-teman jurnalis yang memviralkan jalan rusak sehingga langsung mendapat respons dari Pemkab. Sekarang jalannya sudah bagus. Termasuk juga terkait MBG, sudah ada perbaikan,” ucapnya.
Senada, Sekretaris Daerah Blora Komang Gede Irawadi menyebut pers sebagai mata dan telinga birokrasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak anti kritik.
“Transparansi bukan sekadar jargon. Pemerintah tidak alergi kritik, justru demi pembangunan Blora yang lebih baik dan terbuka,” tegasnya.
Komang juga mengusulkan agar peserta diberikan sertifikat bertajuk ‘Mengikuti Sarasehan Nasional’, mengingat kehadiran langsung Dewan Pers dari pusat dalam forum daerah merupakan hal yang jarang terjadi.
Sarasehan HPN 2026 PWI Blora ini menjadi penegasan bahwa pers berkualitas dan beretika bukan hanya kebutuhan internal media, melainkan fondasi utama kepercayaan publik di tengah tantangan disinformasi dan dinamika demokrasi.
(Redaksi/Hans)