BLORA, Blok7.id – Kekhawatiran akan gagalnya musim giling kembali menguat. Sekretaris II APTRI Blora, Agus Joko Susilo, menegaskan bahwa harapan terhadap terbitnya SKP 3 Menteri dinilai nyaris mustahil terwujud karena proses birokrasi yang panjang, berbelit, dan tidak berpihak pada petani.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!“Ngumpulkan SKP 3 Menteri itu tidak mudah dan hampir tidak mungkin. Kita ini petani, derajat kita paling bawah. Wong birokrasi saja, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah,” tegas Agus, yang juga mantan Kepala Desa Nglarohgunung, Sabtu (7/2/2026).
Ia juga meragukan keberanian jajaran direksi di tingkat pabrik untuk mengambil langkah strategis. Menurutnya, secara struktur birokrasi, tidak mungkin seorang direktur berani melangkahi kewenangan atasan.
“Itu sudah jelas dan gamblang,” ujarnya.
Agus menilai perjuangan petani saat ini semakin melelahkan dan tidak jelas arahnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa petani Blora adalah petani pejuang.
“Kita ini sudah capek, tapi petani Blora itu petani tempur, petani pejuang,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Agus menggarisbawahi bahwa persoalan bukan sekadar mengganti manajer, melainkan perombakan total manajemen dari atas hingga bawah.
Ia menilai dana dari pusat sudah ada dan petani telah berjuang hingga berhasil menurunkan beban sebesar 7 persen. Namun, jika orang-orang lama masih dipertahankan, dikhawatirkan kegagalan akan terulang untuk ketiga kalinya.
“Kalau bobrok lagi, siapa yang bertanggung jawab atas kerugian petani? Ini bukan sekadar gagal giling, tapi kerugian nyata, baik yang kirim tebu ke luar kota dengan biaya tinggi maupun yang lokal,” tegasnya.
Agus juga menyoroti tidak adanya pergerakan konkret hingga 5 Februari. Menurutnya, rencana giling hanya sebatas wacana rapat ke rapat, tanpa langkah nyata di lapangan. Karyawan PT PK Widya belum dipanggil, tenaga musiman belum ada, sehingga ia menilai mustahil pabrik bisa berjalan.
“Pabrik itu tidak bisa jalan sendiri. Tanpa pelaku dan pelaksana di lapangan, ini hanya omong kosong. Kalau dipaksakan, bisa-bisa giling baru September atau Oktober. Itu sudah habis waktunya,” ujarnya.
Ia bahkan memprediksi dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa giling berpotensi mundur atau tidak berjalan sama sekali. Kondisi internal PG yang disebut tidak rukun dan penuh kepentingan dinilai turut memperkeruh situasi dan berdampak langsung pada petani.
Sementara itu, Penasehat APTRI Blora, Bambang Sulistya, menegaskan bahwa perubahan tidak akan terjadi tanpa aksi nyata. Ia mendorong pembentukan Tim Pencari Fakta di setiap kecamatan, meski tanpa anggaran.
“Anggaran kita hanya semangat dan ibadah,” ujarnya.
Bambang mengungkapkan fakta di lapangan masih terdapat 185 hektare tebu yang belum tertebang pada masa giling 2025, dengan potensi kerugian mencapai sekitar Rp7,4 miliar.
Bahkan sebelumnya, pasca meletusnya boiler di GMM, masih ada sekitar 5.000 hektare tebu yang terdampak.
Data tersebut ditargetkan rampung dalam satu minggu dan akan dikonsultasikan kepada Bupati, Wakil Bupati, serta Ketua DPRD Blora untuk menentukan langkah selanjutnya.
Dalam rapat juga disampaikan rencana aksi besar. Dua minggu ke depan, APTRI Blora bersama serikat berencana mengerahkan sekitar seribu orang untuk melakukan aksi di kawasan GMM Bulog Blora.
Rapat tersebut dihadiri Ketua APTRI Blora Sunoto, Sekretaris I Anton Sudibyo, Sekretaris II Agus Joko Susilo, Bendahara Wahyu Mulyaningsih, serta Penasehat APTRI Bambang Sulistya.
(Redaksi/Hans)