Blok7.id – Bupati Blora Arief Rohman menghadiri Rapat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Raffles Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pertemuan tersebut menjadi ajang konsolidasi para kepala daerah untuk merumuskan berbagai rekomendasi strategis bagi pemerintah pusat.
Forum tersebut merupakan bagian dari rangkaian pembahasan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII APKASI 2026.
Dalam pertemuan itu, para pengurus membahas berbagai isu penting yang tengah dihadapi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
Sebanyak 20 persoalan strategis menjadi fokus pembahasan dalam Rapat Dewan Pengurus (RDP) I APKASI. Hasil diskusi kemudian dirumuskan menjadi 20 rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri serta Komisi II DPR RI.
“Ada 20 rekomendasi, transfer keuangan daerah (TKD), tantangan fiskal kabupaten, beban anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang menekan APBD, kewenangan dan manajemen ASN di daerah, hingga wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD,” jelasnya Arief Rohman yang juga sebagai Wakil Sekretaris Jenderal APKASI.
Rekomendasi tersebut rencananya akan disampaikan secara resmi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Penyerahan dilakukan oleh Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi bersama jajaran pengurus kepada Mendagri yang hadir langsung dalam kegiatan itu.
Selain membahas persoalan daerah, APKASI juga menyatakan dukungan terhadap sejumlah program prioritas pemerintah pusat. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan Koperasi Merah Putih yang akan dilaksanakan di 416 kabupaten di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyoroti pentingnya percepatan pembangunan di wilayah tertinggal.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mendorong pembangunan yang lebih merata.
“Tantangan yang masih menghadapi daerah tertinggal, di antaranya keterbatasan kapasitas fiskal daerah, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mutu pelayanan dasar yang masih belum optimal.” ungkap Yandri.
Ia menilai peran kepala daerah sangat penting dalam mempercepat pembangunan di daerah, termasuk dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem serta memperkuat kemandirian desa.
Menurut Yandri, kebijakan dan langkah strategis yang diambil pemerintah daerah akan sangat menentukan keberhasilan pemerataan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa APKASI memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat.
Ia mendorong para bupati agar terus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional.
Selain itu, Tito juga mengingatkan pentingnya menggali dan mengembangkan potensi daerah masing-masing.
Ia menyebut sektor pertanian, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sektor yang dapat memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.