BLORA, Blok7.id – Kisruh berkepanjangan di Pabrik Gula GMM Blora kini memasuki babak baru. Anggota DPRD Blora, Yuyus Waluyo, secara terbuka mendorong pengambilalihan pengelolaan pabrik oleh PT Perkebunan Nusantara, menyusul mandeknya kinerja di bawah BULOG.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menurut Yuyus, persoalan yang terjadi bukan lagi sekadar gangguan teknis, melainkan telah berkembang menjadi krisis tata kelola yang serius dan menggerus kepercayaan publik.
“Ini bukan sekadar teknis. Sudah masuk ke ketidakpastian operasional dan arah kebijakan yang tidak jelas. Dampaknya langsung ke kepercayaan petani, karyawan, hingga masyarakat,” tegasnya, Minggu (29/3/2026).
Ia menilai, akar persoalan bermula dari penempatan lembaga yang tidak tepat sejak awal. Dalam pandangannya, BULOG tidak memiliki kompetensi inti dalam mengelola industri gula yang kompleks dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Peran BULOG itu stabilisasi dan logistik pangan, bukan operator industri gula. Ini butuh ekosistem kuat, bukan sekadar pengelolaan administratif,” ujarnya.
Sebagai jalan keluar, Yuyus menyebut opsi pengambilalihan oleh PTPN sebagai langkah paling rasional. Ia menekankan bahwa PTPN memiliki pengalaman panjang dalam industri pergulaan, mulai dari pengelolaan bahan baku hingga efisiensi produksi dan distribusi.
“Bagi PTPN, ini sudah jadi keseharian. Mereka punya sistem dan pengalaman yang jelas,” katanya.
Lebih dari itu, Yuyus menyoroti dampak langsung terhadap petani tebu yang kini hidup dalam ketidakpastian. Ia menegaskan bahwa petani tidak lagi membutuhkan janji, melainkan kepastian nyata.
“Petani butuh jaminan serapan hasil, harga yang layak, dan kemitraan yang jelas. Sekarang justru penuh ketidakpastian,” ujarnya.
Tak hanya petani, nasib karyawan juga menjadi perhatian serius. Ia mengingatkan bahwa kondisi ini berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja secara terselubung jika terus dibiarkan tanpa kejelasan arah.
“Kalau ini berlarut, bisa jadi PHK terselubung. Harus ada restrukturisasi yang jelas, dan itu lebih memungkinkan jika dikelola PTPN dengan pengawasan ketat,” tegasnya.
Yuyus juga meluruskan bahwa wacana pengambilalihan ini bukan bentuk privatisasi atau penjualan aset negara, melainkan bagian dari restrukturisasi antar-BUMN agar lebih efektif.
“Ini bukan jual aset. Ini penataan ulang supaya fungsi masing-masing BUMN tepat sasaran,” jelasnya.
Ia turut mengingatkan bahwa sektor pergulaan di Blora memiliki dampak ekonomi yang luas. Mandeknya operasional pabrik tidak hanya memukul petani, tetapi juga buruh tebang angkut hingga pelaku usaha kecil yang bergantung pada aktivitas pabrik.
“Kalau pabrik tidak jalan, rantai ekonomi di bawah ikut lumpuh,” ujarnya.
Di tengah situasi ini, Yuyus menekankan pentingnya transparansi dalam pengambilan kebijakan. Ia meminta agar pemerintah tidak lagi mengambil keputusan secara tertutup tanpa melibatkan pihak-pihak terdampak.
“Harus terbuka dan akuntabel. Libatkan petani, DPRD, pemda, dan karyawan. Ini menyangkut hajat hidup banyak orang,” pungkasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa tekanan terhadap pemerintah pusat dan pengelola BUMN kian meningkat. Jika tidak segera ada langkah konkret, krisis di PG GMM Blora berpotensi semakin meluas dan memicu gejolak sosial-ekonomi yang lebih besar.
(Redaksi/Hans)