SOLO, Blok7.id – Kemarahan dan keputusasaan petani tebu di Kabupaten Blora akhirnya memuncak. Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Blora membawa langsung keluhan mereka ke mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, setelah bertahun-tahun
merasa diabaikan oleh pengelola pabrik gula dan pemangku kebijakan.
Sekretaris DPC APTRI Blora, Anton Sudibyo, mengungkapkan bahwa langkah ini adalah bentuk desperation petani yang sudah kehabisan cara. Ia menyebut, pertemuan dengan Jokowi membuka jalan bagi petani untuk diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam waktu dekat.
“Kami sudah dua tahun ini mencari terobosan ke mana pun. Tahun lalu giling tidak sempurna, tahun ini malah tidak giling sama sekali. Boiler-nya meledak, tidak diperbarui,” tegas Anton, yang didampingi Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Blora, Shoifurrofiq, berlokasi di Solo, Rabu (22/4/2026).
Kondisi tersebut diperparah dengan tudingan keras terhadap manajemen pabrik gula, termasuk peran Perum Bulog yang dinilai lepas tangan.
“Bulog tidak tanggung jawab, tinggal pergi begitu saja. Bahkan Bupati kami dimarahi karena kami mengadu ke Komisi IV. Ini menunjukkan ada yang tidak beres,” lanjutnya.
Menurut Anton, nasib sekitar 30.000 orang di Blora bergantung pada operasional pabrik gula. Ketika pabrik lumpuh, roda ekonomi masyarakat ikut terhenti.
“Ekonomi akan lumpuh kalau pabrik tidak berjalan. Ini bukan sekadar bisnis, ini soal hidup mati rakyat kecil,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menyoroti kontradiksi antara program nasional swasembada gula yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dengan kondisi di lapangan. Program perluasan tebu hingga ribuan hektare dinilai sia-sia jika pabrik gula sebagai penopang utama justru rusak dan tidak terurus.
“Program swasembada gula 2027 itu bagus. Tapi kalau pabriknya ‘bosok’, manajemennya hanya pencitraan, petani akan terus diinjak dan dirugikan. Ini yang membuat kemiskinan di Blora,” katanya lugas.
APTRI juga menyoroti kinerja PT Gendhis Multi Manis (GMM) yang dianggap tidak profesional. Ironisnya, pabrik tersebut sepenuhnya bergantung pada pasokan tebu dari petani, sementara risiko kerugian sepenuhnya ditanggung petani.
“Modal petani hampir Rp500 miliar. Tapi pabrik tidak punya satu batang tebu pun. Mesin rusak mereka tenang, tetap digaji. Petani? Panen setahun sekali, kalau tidak terbeli, hancur semuanya,” ungkap Anton.
Sebagai bentuk tekanan, APTRI Blora merencanakan aksi besar-besaran dengan melibatkan puluhan ribu petani. Mereka juga akan menggandeng Himpunan Kerukunan Tani Indonesia untuk memperkuat suara.
“Kami akan bergerak 40–50 ribu petani. Ini bukan lagi keluhan, ini perlawanan karena sudah terlalu lama menderita,” tegasnya.
Di tengah situasi yang memanas, Anton menyampaikan harapan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret, termasuk mengganti manajemen pabrik dengan sosok yang jujur, profesional, dan berpihak pada petani.
Ia juga menaruh harapan pada Gibran untuk menjembatani komunikasi dengan Presiden Prabowo agar persoalan ini tidak kembali diabaikan.
“Ini soal keberpihakan. Jangan sampai pemimpin hanya ‘asal bapak senang’, sementara petani terus jadi korban,” pungkasnya.
Bagi petani tebu Blora, perjuangan ini bukan lagi sekadar menuntut perbaikan sistem, melainkan upaya bertahan hidup di tengah tekanan yang kian menghimpit.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Blora, Shoifurrofiq mengatakan, Alhamdulillah dengan dorongan dan penjembatan PSI Blora, para petani tebu Blora bisa sedikit lega.
“Insya Alloh besok hari Senin kita dijadwalkan ketemu mas Wapres Gibran di Jakarta. Agar pabrik GMM bisa beroperasi kembali. Dan para petani tebu Blora bisa lancar kembali,” tandasnya.
(Redaksi/Hans)