Blok7.id – Dugaan korupsi anggaran pakan dan perawatan satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS) menuai kecaman keras.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyebut kasus tersebut bukan sekadar merugikan keuangan negara, tetapi juga membuat satwa menjadi korban akibat dugaan penyelewengan anggaran.
Kasus ini mencuat setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama KBS, Choirul Anwar, sebagai tersangka dugaan korupsi senilai Rp10,2 miliar.
Dugaan penyelewengan disebut telah berlangsung lebih dari satu dekade.Daniel menilai praktik tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan satwa. Menurutnya, kekurangan gizi hingga kematian satwa menjadi konsekuensi yang tidak bisa diabaikan.
“Perkara ini harus diusut secara tuntas karena menyangkut bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga menyentuh mandat negara dalam melindungi satwa dan menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Pelaku harus mendapat hukuman tegas, dan penegak hukum harus bisa menemukan semua pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut,” ujar Daniel dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Senin (27/7/2026).
Politikus Fraksi PKB itu menyebut dugaan korupsi di lembaga konservasi sebagai ironi. Menurutnya, satwa tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan penderitaan yang mereka alami akibat dugaan penyalahgunaan anggaran.
“Negara memikul tanggung jawab penuh untuk memastikan setiap rupiah anggaran konservasi benar-benar digunakan sesuai peruntukannya,” paparnya.
Daniel juga mendesak pemerintah menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk membenahi tata kelola seluruh lembaga konservasi di Indonesia. Ia meminta dilakukan audit secara nasional, bukan hanya terhadap administrasi keuangan, tetapi juga kualitas pakan, layanan kesehatan veteriner, hingga standar kesejahteraan satwa.
“Pemerintah juga harus membangun sistem transparansi anggaran konservasi berbasis kinerja, sehingga belanja yang berkaitan dengan pakan satwa, layanan veteriner, pemeliharaan kandang, hingga program konservasi dapat diawasi secara lebih akuntabel. Reformasi tata kelola lembaga konservasi harus menjadi prioritas agar kepercayaan publik dapat dipulihkan dan kesejahteraan satwa benar-benar terjamin,” tegasnya.
Selain mengusut tuntas kasus tersebut, Daniel meminta pemerintah memastikan satwa di Kebun Binatang Surabaya tetap mendapatkan pakan dan perawatan yang layak selama proses hukum berjalan.
“Selain penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, pemerintah perlu memastikan kondisi satwa yang berada di Kebun Binatang Surabaya tidak menjadi korban lanjutan akibat perkara ini,” tutupnya.