JAKARTA, Blok7.id – Pemerintah mulai membahas rencana pembatasan pembelian BBM subsidi, khususnya Pertalite. Masyarakat dengan tingkat ekonomi atas, termasuk kelompok desil 9 dan 10, berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli BBM subsidi.
Selain berdasarkan tingkat ekonomi, pembatasan juga memungkinkan diterapkan dengan melihat jenis kendaraan yang digunakan.
Rencana tersebut dibahas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Purbaya mengatakan pemerintah menilai sistem yang dimiliki Pertamina sudah cukup baik untuk mendukung penerapan pembatasan. Pemerintah juga melihat subsidi BBM selama ini masih belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Jadi, tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertailte untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap,” ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, pembatasan tersebut kemungkinan mulai diterapkan menjelang akhir tahun. Namun, pemerintah masih membahas mekanisme pelaksanaannya.
“Masih didiskusikan-masih didiskusikan. Sebelum tahun depan mungkin kita implementasikan,” sambungnya.
Bahlil mengatakan pembatasan subsidi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin subsidi BBM benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Dia menilai masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi semestinya tidak ikut menikmati subsidi. Sebab, berdasarkan data pemerintah, kelompok desil 9 dan 10 masih mendapatkan manfaat dari subsidi Pertalite.
“Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden,” ujarnya.
Mengenai teknis pembatasan, Bahlil belum membeberkan skema yang akan digunakan. Pemerintah masih mengkaji sejumlah pilihan agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.Salah satu opsi yang turut dibahas adalah melihat jenis kendaraan yang digunakan masyarakat.
“Jadi gini Mas, nanti menyangkut pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri (Keuangan),” sambungnya.