Jakarta, Blok7.id – Perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuri perhatian publik setelah Wakil Ketua BEM UI, Fatimah Azzahra, dan Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, saling beradu argumen dalam sebuah diskusi di studio CNN Indonesia.
Keduanya membahas efektivitas program MBG sekaligus prioritas kebijakan pemerintah dalam menjawab persoalan pendidikan, khususnya di wilayah terpencil.
Dalam diskusi tersebut, Bahtra Banong menilai MBG merupakan program yang memiliki nilai kemanusiaan tinggi. Ia menceritakan pengalaman di kampung halamannya di Sulawesi Tenggara, tempat sejumlah anak harus berangkat sekolah dalam kondisi lapar dan menempuh perjalanan yang tidak mudah.
Menurut Bahtra, kehadiran makanan bergizi menjadi kebutuhan penting agar anak-anak dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik.Ia menegaskan persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan kebijakan tersebut.
“Kalau ada masalah dalam pengelolaan, maka yang diperbaiki adalah tata kelolanya, bukan programnya,” tegas Bahtra.
Di sisi lain, Fatimah Azzahra mengakui pentingnya pemenuhan gizi bagi anak-anak. Namun, ia menilai pemerintah perlu lebih dulu menyelesaikan persoalan mendasar yang berkaitan dengan akses pendidikan.
Mahasiswi kedokteran itu menyoroti masih adanya anak-anak yang harus menghadapi berbagai hambatan untuk bisa sampai ke sekolah.
“Saya tidak bisa membayangkan… anak-anak itu, mereka harus sedemikian rupa berusahanya sampai mungkin harus menyeberangi jembatan putus dan sebagainya untuk sampai ke sekolah,” ujarnya.
Fatimah berpendapat pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan semestinya menjadi prioritas sebelum pemerintah menghadirkan program tambahan.
“Nah, saya rasa sebelum kita memberikan yang sunnahnya begitu ya, yang tambahan-tambahannya… apa yang wajib-wajib dan standarnya perlu dipenuhi dulu gitu,” lanjutnya lagi.
Menurutnya, program makan bergizi tidak akan berjalan maksimal apabila persoalan akses pendidikan di daerah tertinggal belum terselesaikan. Ia mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut ketika anak-anak masih menghadapi kesulitan untuk mencapai sekolah dengan aman.
Perdebatan itu kemudian ramai diperbincangkan karena memperlihatkan dua cara pandang berbeda dalam melihat persoalan yang sama.
Bahtra menitikberatkan pada manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat melalui program MBG. Sementara Fatimah menyoroti pentingnya penyelesaian masalah yang lebih fundamental, yakni pemerataan infrastruktur dan akses pendidikan.
Diskusi tersebut juga memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai arah kebijakan pemerintah, antara memperkuat program bantuan yang memberikan dampak langsung atau lebih dulu menuntaskan persoalan infrastruktur dan akses pendidikan secara menyeluruh.