Jakarta. Blok7.id – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dihentikan, meski pelaksanaannya akan dihentikan sementara selama masa libur sekolah.
Menurut Qodari, penghentian sementara tersebut dilakukan untuk memberikan ruang evaluasi menyeluruh terhadap program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu.
“Jadi selama libur sekolah, MBG dihentikan untuk bisa dilakukan evaluasi secara total,” ujar Qodari dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6).
Qodari menjelaskan evaluasi akan mencakup sejumlah aspek, mulai dari tata kelola pendanaan hingga operasional Satuan Pelayanan Pendidikan dan Gizi (SPPG).
“Jadi ada evaluasi terhadap mekanisme penghitungan insentif, kemudian ada evaluasi terhadap jumlah SPPG, ditambah lagi yang sudah dibicarakan juga dalam rapat tersebut adalah bagaimana bisa mengoptimalkan penerima manfaat dari kelompok 3B,” ujar Qodari.
Selain melakukan evaluasi, pemerintah juga akan mengarahkan program MBG agar lebih menyasar kelompok yang dinilai paling membutuhkan.Ia menyebut fokus program ke depan tidak hanya untuk anak sekolah, tetapi juga ibu hamil dan balita sebagai kelompok prioritas penerima manfaat.
“Juga fokus ke depan kepada pembangunan SPPG di daerah 3T atau daerah terpencil. Sehingga kelompok-kelompok yang paling rentan ini bisa mendapatkan manfaat secara maksimal,” kata Qodari.
Qodari turut menanggapi tuntutan sejumlah mahasiswa yang meminta program MBG dihentikan. Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo sehingga tidak bisa begitu saja dibatalkan.
“Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG enggak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, enggak bisa diberhentikan,” tegasnya.
Ia menilai penghentian MBG justru bertentangan dengan mandat yang diberikan masyarakat kepada Prabowo saat Pemilu.
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye,” katanya.
Meski demikian, Qodari menegaskan berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa tetap menjadi perhatian pemerintah.
Menurutnya, tuntutan yang disampaikan lebih bersifat teknokratis sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan dalam pelaksanaan program ke depan.
Menurut Qodari, apabila masih terdapat kekurangan dalam implementasi MBG, hal itu perlu dibenahi bersama agar manfaat program dapat dirasakan lebih optimal oleh masyarakat.