BLORA, Blok7.id – Pernyataan irit bicara Bupati Blora, Arief Rohman, terkait aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Blora menjadi bensin bagi api polemik di masyarakat. Jawaban Gus Arief dinilai ‘menggantung’ di tengah sorotan tajam terhadap sosok panglima demo, Seno Margo Utomo.
“Coba akan kita cek dan rapatkan,” ujar Gus Arief singkat, Jumat (24/4/2026).
Publik kini disuguhi anomali politik yang membingungkan. Seno Margo Utomo, sang koordinator aksi dari Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (MPKN), sejatinya adalah Komisaris BUMD PT Blora Patra Energi (BPE). Jabatan mentereng tersebut tidak gratis, ia dibayar menggunakan APBD dan fasilitas negara.
Keterlibatannya dalam aksi jalanan pada Kamis (23/4/2026) memicu pertanyaan etis yang mendasar yakni, bagaimana mungkin seorang pejabat yang hidup dari kantong negara justru turun ke jalan melawan lembaga negara lainnya?
Dalam orasinya, Seno menyerang dugaan pesta kunjungan kerja (kunker) DPRD yang disebutnya mencapai delapan kali dalam sebulan dengan anggaran miliaran rupiah. Namun, serangan itu kini berbalik arah. Publik justru mulai menguliti kinerja PT BPE yang diawasi oleh Seno sendiri.
Kontribusi PAD: Sejauh mana PT BPE telah menyumbang pendapatan bagi Blora hingga layak merasa lebih suci dibanding DPRD?
Efisiensi Internal: Sebelum mengkritik pemborosan DPRD, sudahkah transparansi di tubuh BUMD tersebut dibersihkan?
Jalur Formal vs Jalanan: Mengapa seorang komisaris memilih aksi jalanan ketimbang menggunakan mekanisme pengawasan kelembagaan atau audit internal?
Fenomena pejabat demo pejabat, ini tidak luput dari komentar miring warga yang menyaksikan orasi tersebut. Tuduhan adanya agenda terselubung atau dinamika politik kekuasaan internal sulit ditepis.
“La iya itu serakah. Apa dia menginginkan posisi baru? Saya kira yang tau hanya dia,” cetus seorang warga di lokasi aksi dengan nada kecewa.
Hingga berita ini diturunkan, manajemen PT Blora Patra Energi seolah bungkam. Direktur Utama, Giri Nur Baskoro, belum memberikan respons atas upaya konfirmasi media.
Situasi ini menempatkan Pemkab Blora dalam posisi krusial. Jawaban akan dicek dari Bupati dianggap tidak cukup kuat untuk meredam kegaduhan etika ini. Publik kini menagih keberanian pemerintah daerah, mampukah Bupati mengevaluasi kinerja BUMD seserius, mereka mengevaluasi kritik terhadap DPRD?
Tanpa tindakan tegas, aksi ini hanya akan dianggap sebagai teatrikal politik belaka, di mana rakyat hanya menjadi penonton dalam laga adu kuat antar elit yang sama-sama menikmati fasilitas negara.
Sementara itu, Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, hingga saat dikonfirmasi terkait aksi demonstrasi tersebut, belum memberikan tanggapan resmi.
(Redaksi/Hans)