Jakarta. Blok7.id – Kementerian Kesehatan mengakui sejumlah harga obat mulai mengalami kenaikan di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Pemerintah menilai kenaikan harga obat di kisaran 10 hingga 20 persen masih tergolong wajar, namun mengingatkan industri farmasi agar tidak mengambil keuntungan berlebihan dari kondisi tersebut.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan harga obat di pasaran, termasuk mengidentifikasi kenaikan yang masih masuk akal dan yang dinilai tidak wajar.
“Jadi, harga obat kita udah lihat, kita udah list mana yang naiknya makes sense dan tidak makes sense. Tapi yang untuk obat-obatan BPJS kita berhasil jaga,” kata Budi usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Budi, pelemahan rupiah memang memberikan tekanan terhadap industri farmasi nasional. Namun, ia menegaskan kenaikan kurs dolar tidak bisa langsung diterjemahkan menjadi kenaikan harga obat secara penuh.
Pasalnya, tidak semua komponen biaya produksi farmasi bergantung pada dolar AS. Sejumlah biaya operasional masih menggunakan rupiah, seperti gaji karyawan, listrik, hingga bahan bakar.
“Nggak mungkin 100 persen perubahan di kurs dolar itu ditranslasikan ke kenaikan harga,” ujarnya.
Budi menyebut pemerintah telah menghitung batas kenaikan harga yang masih dianggap rasional. Menurutnya, kenaikan di kisaran 10 sampai 20 persen masih dapat diterima.
“10 sampai 20 persen itu makes sense. Tapi kalau di atas itu kan jangan, jangan take profit dari situ. Tapi ya BPJS kita secure, aman,” katanya.
Senada dengan Budi, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Rizka Andalusia mengungkapkan sejumlah perusahaan farmasi memang telah melakukan penyesuaian harga obat.
Menurutnya, kenaikan yang terjadi saat ini bervariasi, mulai dari sekitar 5 persen hingga 10 persen.
Meski demikian, sejauh ini belum ditemukan kenaikan harga obat yang melampaui 20 persen.
Rizka memastikan masyarakat yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan tidak perlu khawatir karena obat-obatan yang masuk dalam cakupan program tersebut masih tersedia dan tetap dijamin pemerintah.
“Masih ter-cover, masih ter-cover,” tuturnya.
Kemenkes mengakui sektor farmasi nasional masih menghadapi tantangan besar karena tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor. Saat ini sekitar 85 hingga 90 persen kebutuhan bahan baku obat atau Active Pharmaceutical Ingredients (API) dan bahan penolong masih didatangkan dari luar negeri, terutama China dan India.
Ketergantungan tersebut membuat biaya produksi obat sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Ketika rupiah melemah dan biaya impor meningkat, perusahaan farmasi berpotensi melakukan penyesuaian harga jual.
Di sisi lain, Budi juga menyoroti masih tingginya harga sejumlah obat di Indonesia dibandingkan harga internasional. Ia menilai kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.
“Saya masih lihat ini anomali di Indonesia. Harga obat di Indonesia masih dua sampai enam kali harga obat di dunia,” kata Budi dalam peringatan Hari Kesehatan Hati Sedunia di Jakarta.
Ia mencontohkan obat hepatitis B jenis Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) yang di Indonesia dijual sekitar 4,8 dolar AS, sedangkan harga globalnya hanya sekitar 2,4 dolar AS.Sementara obat Entecavir (ETV) disebut mencapai sekitar 18 dolar AS per dosis di Indonesia, jauh di atas harga internasional yang berada di kisaran 7,5 dolar AS.
Perbedaan harga yang lebih mencolok juga terjadi pada sejumlah obat hepatitis C. Direct Acting Antiviral (DAA) tercatat mencapai sekitar 152 dolar AS di Indonesia, sedangkan harga globalnya hanya sekitar 24 dolar AS.
Adapun kombinasi Sofosbuvir dan Velpatasvir disebut mencapai sekitar 1.100 dolar AS di Indonesia, sementara harga internasionalnya berada di kisaran 174 dolar AS.Karena itu, Kemenkes berencana menekan harga obat hepatitis agar lebih terjangkau sekaligus memperluas layanan diagnosis dan pengobatan hingga tingkat puskesmas.
“Kita harus memastikan early treatment bisa diturunkan ke puskesmas. Jadi begitu ketahuan, pasien bisa langsung mendapat pengobatan,” katanya.