Jakarta. Blok7.id – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana atau Menpar Widi mendapat sejumlah catatan tajam dari Komisi VII DPR RI dalam rapat kerja yang digelar di Kompleks Parlemen, Kamis (9/4/2026) siang.
Salah satu sorotan utama DPR adalah ketidaksinkronan data anggaran yang dipaparkan Kementerian Pariwisata.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay awalnya menyinggung soal fokus anggaran di sektor pemasaran dan promosi yang dinilai tidak menjadi persoalan utama. Namun, ia menyoroti adanya perbedaan angka dalam paparan yang disampaikan Kemenpar.
“Semua orang di ruangan ini tidak ada yang mengatakan pemasaran dan promosi tidak penting. Tapi ketidakseimbangan anggaran ini sebetulnya yang disoal temen-temen. Saya nggak tahu kalau deputi-deputi ditanya ini kalau di depan ibu tidak jawab juga, kita nggak enak juga tanya,” kata Saleh dalam rapat.
Ia kemudian merinci sejumlah pos anggaran yang dipertanyakan, mulai dari program event hingga target wisatawan mancanegara.
“Memperkuat citra Indonesia untuk memperkuat sebagai destinasi kelas dunia ada 19 event, target wisman 5 ribu-6 ribu, tapi anggaran Rp23 miliar. Kemudian juga ada kualitas dan kuantitas event nasional juga begitu Rp37 miliar, sampai ke ujung, pengembangan strategis ada 20 event anggaran besar Rp42 miliar. Totalnya berapa Rp150 miliar, kalau kita kembali ke halaman 4, dia anggarannya cuman Rp144 miliar yang baru dipakai, ada sih sebetulnya yang realisasinya sudah Rp19 miliar untuk 9 event, kalau saya hitung anggaran seperti tidak akurat,” tambah Saleh.
Ia menegaskan agar data yang disampaikan dalam rapat harus konsisten dan tidak menimbulkan kebingungan.
“Kalau Ibu bikin paparan gini, anggarannya harus sama dengan jumlah di sini dengan jumlah di halaman 4. Kalau tidak sama, berarti ada yang salah dengan perhitungannya. Ini kan tidak tepat, tidak sesuai, tidak sama jumlahnya. Tidak boleh ada sedikit pun anggaran keuangan negara yang dibahas di rapat yang hilang,” ungkapnya.
Tak berhenti di situ, Saleh juga meminta penjelasan lebih lanjut lantaran masih ditemukan ketidaksesuaian hitungan dalam berbagai pos anggaran.
“Dan ini sudah tidak tepat dari pemasarannya, salah hitungannya, dari event, salah hitungannya, belum yang kecil-kecil, salah juga hitungannya. Kami mohon diperjelas sehingga menjadi bahan evaluasi kita semua,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Menpar Widi menjelaskan bahwa porsi anggaran promosi dan pemasaran memang cukup besar karena menjadi kunci dalam mendatangkan wisatawan mancanegara.
“Jadi, mengenai postur anggaran yang tidak imbang, Bapak, pemasaran dan event emang besar; anggaran promosi RI paling besar. Menurut kami, masih kurang kalau dibandingkan dengan negara lain, seperti di Singapura US$25 per akuisisi, Thailand US$4,4, Malaysia US$3,2, sementara Indonesia US$0,8. Kalau ingin kompetitif dengan negara lain tentu promosi kita harus menyamakan atau setara,” jawab Widi.
Ia juga menilai besaran anggaran Kemenpar saat ini masih belum ideal jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Memang belum ideal, Bapak, jika dibandingkan dengan anggaran sebelumnya: pernah sampai Rp5 triliun, pernah juga Rp3,1 triliun. Kami hanya memiliki Rp1,46 triliun, tapi IQ kami untuk mendatangkan wisatawan dan devisa. Untuk meningkatkan devisa harus banyak wisatawan yang datang ke Indonesia,” tambahnya.