Grobogan. Blok7.id – Dampak jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, pada pertengahan Februari 2026 masih dirasakan para petani.
Sejumlah lahan pertanian hingga kini belum bisa kembali digarap karena tertutup endapan lumpur pascabanjir.
Keluhan itu disampaikan warga saat Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno berdialog dengan masyarakat di Halaman Masjid Roudlotul Jannah, Desa Tinanding, Rabu (27/5/2026).
Salah satu petani, Sumarsih, mengaku sawah miliknya seluas 1,5 hektare belum dapat ditanami. Endapan lumpur yang menumpuk membuat permukaan lahannya lebih tinggi dibanding sawah di sekitarnya sehingga aliran irigasi tidak bisa masuk.
“Saya pingin sawahnya dikeruk saja, supaya bisa ditanam lagi,” kata Sumarsih.
Mendengar keluhan tersebut, Sumarno bersama jajaran terkait langsung meninjau lokasi sawah milik Sumarsih. Mereka mengecek kondisi lahan untuk melihat tingkat sedimentasi lumpur yang terjadi akibat banjir.
Menurut Sumarno, persoalan itu perlu segera ditangani karena berkaitan langsung dengan mata pencaharian warga. Dari hasil pengecekan lapangan, pengerukan dinilai menjadi solusi paling memungkinkan untuk mengembalikan fungsi lahan pertanian.
“Solusinya ya harus dikeruk untuk disamakan elevasinya dengan sawah di sebelahnya, supaya udara bisa menggenangi area sawah yang sekarang tertimbun,” jelasnya.
Ia menambahkan, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan Desa Tinanding termasuk dalam zona Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang memiliki tingkat kesuburan tinggi. Selain itu, tanggul yang jebol berada pada saluran induk irigasi yang menjadi penopang utama sektor pertanian di Grobogan.
“Kalau dari RTRW, pasti ini masuk LSD karena memang di daerah pinggiran kota. Bisa dilihat di sebelah-sebelahnya, sekarang juga masih ditanami dan tumbuh cukup hijau,” tambahnya.
Atas kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui tim perencanaan berkomitmen menyiapkan langkah teknis untuk menangani dampak pascabencana agar lahan pertanian warga bisa kembali produktif.
“Nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut. Kami dari tim perencanaan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini, karena ini benar-benar mata pencaharian dari pemilik tanah,” pungkas Sumarno.