BLORA, Blok7.id – Front Blora Selatan bersama Perwakilan Pemuda Pilang Bersatu menghadiri audiensi di DPRD Kabupaten Blora untuk menyuarakan keresahan masyarakat terkait proyek mobilisasi alat berat di jalur Kradenan-Pilang.
Dalam forum tersebut, warga menyoroti ancaman kerusakan infrastruktur, dampak sosial yang semakin nyata, ketimpangan kompensasi, hingga minimnya transparansi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar lalu lintas kendaraan proyek atau agenda pembangunan nasional. Yang dipersoalkan adalah siapa yang sebenarnya menanggung dampak paling besar dari proyek tersebut.
“Yang terdampak proyek ini adalah masyarakat, bukan halaman kantor Pertamina, bukan ruang rapat kementerian, dan bukan meja-meja berpendingin udara tempat keputusan dibuat dari jauh,” tegas Exy Crot perwakilan Front Blora Selatan dalam audiensi, Kamis (21/5/2026).
Setiap hari masyarakat desa harus menghadapi debu jalan, getaran alat berat, hingga ancaman rusaknya akses publik yang menjadi urat nadi kehidupan warga. Jalan desa yang selama ini digunakan anak-anak berangkat sekolah, petani mengangkut hasil panen, pedagang mencari nafkah, hingga ambulans membawa warga sakit, kini dipaksa menanggung beban kendaraan industri bertonase besar.
Warga menilai proyek tidak boleh dijalankan dengan pola pikir yang hanya mengejar percepatan investasi tanpa memperhitungkan keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat sekitar.
“Proyek sebesar apa pun tidak boleh memakai logika kolonial modern, yakni keuntungan dibawa keluar, sementara risiko ditinggalkan di desa,” lanjut Exy.
Dalam audiensi itu, masyarakat juga meminta Pertamina sebagai pemilik proyek untuk bertanggung jawab penuh atas seluruh dampak sosial maupun potensi kerusakan infrastruktur yang muncul akibat aktivitas proyek.
Tanggung jawab tersebut, menurut warga, tidak bisa begitu saja dialihkan kepada kontraktor, vendor, atau perusahaan ekspedisi di lapangan.
Sorotan tajam juga diarahkan pada rencana mobilisasi alat berat bertonase di atas 40 ton yang akan melintasi jalur Kradenan-Pilang.
Warga menyampaikan kekhawatiran serius terhadap kondisi sejumlah titik infrastruktur, terutama Jembatan Kedung Sambi dan Jembatan Pulo yang dinilai rentan mengalami kerusakan apabila terus dilalui kendaraan berat proyek.
Selain soal infrastruktur, masyarakat Desa Pilang juga menyoroti adanya ketimpangan kompensasi yang berkembang di lapangan. Menurut warga, terdapat wilayah yang mendapatkan perhatian dan kompensasi tertentu, sementara masyarakat Pilang yang sama-sama terdampak justru tidak memperoleh penjelasan terbuka mengenai dasar kebijakan tersebut.
“Ini bukan semata soal uang. Ini soal rasa keadilan. Ketika dampak dirasakan bersama tetapi perhatian diberikan berbeda, maka yang lahir adalah kecemburuan sosial dan konflik horizontal,” ujar salah satu perwakil pemuda.
Front Blora Selatan dan Pemuda Pilang Bersatu juga mempertanyakan transparansi distribusi CSR perusahaan. Hingga saat ini, masyarakat mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan terbuka mengenai siapa penerima manfaat, besaran bantuan, dasar penentuan, hingga mekanisme pengawasannya.
Menurut mereka, CSR tidak boleh berubah menjadi alat pencitraan perusahaan atau sekadar instrumen meredam kritik publik. Dana sosial perusahaan seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab nyata terhadap dampak aktivitas industri, bukan sekadar formalitas administratif.
Dalam kesempatan itu, masyarakat meminta DPRD Kabupaten Blora tidak berhenti sebagai ruang seremonial birokrasi. DPRD didesak menjalankan fungsi pengawasan secara nyata dan berdiri bersama masyarakat yang terdampak langsung oleh proyek.
Front Blora Selatan dan Pemuda Pilang Bersatu menegaskan bahwa mereka tidak anti terhadap pembangunan maupun proyek nasional. Namun mereka menolak pembangunan yang berjalan tanpa keadilan sosial, tanpa keterbukaan, dan tanpa penghormatan terhadap hak-hak masyarakat desa.
“Pembangunan yang sehat seharusnya memperkuat kehidupan rakyat, bukan membuat rakyat kecil dipaksa menanggung beban demi kenyamanan korporasi dan elite kekuasaan.”
(Redaksi/Hans)