BLORA, Blok7.id – Audiensi terkait proyek mobilisasi alat berat Pertamina di jalur Kradenan-Pilang berubah panas. Perwakilan Front Blora Selatan, Exy Wijaya alias Exy Crot, melontarkan kritik keras kepada pimpinan DPRD Kabupaten Blora, Mustopa, yang dinilai lamban merespons persoalan rakyat terdampak proyek industri.
Di hadapan forum audiensi, Exy mengaku kecewa terhadap sikap DPRD Blora yang dianggap tidak sigap menangani aspirasi masyarakat. Menurutnya, surat audiensi sebenarnya sudah dikirim sejak pekan lalu. Namun secara faktual, Sekretariat Dewan baru mulai bekerja pada Senin dan Selasa untuk mengundang pihak-pihak terkait.
“Kami sangat kecewa dengan pimpinan DPRD Blora, Mustopa. Surat audiensi ini sudah kami layangkan minggu lalu. Tapi secara faktual Sekwan baru bergerak hari Senin dan Selasa untuk mengundang pihak terkait,” tegas Exy, Kamis (21/5/2026).
Ia mempertanyakan keseriusan Ketua DPRD Blora dalam menyikapi persoalan rakyat kecil yang setiap hari menghadapi dampak langsung proyek mobilisasi alat berat.
“Kenapa ketika kami mengajak berpikir soal masalah rakyat, Ketua DPRD Blora justru lemot dan lambat? Tolong kritik ini disampaikan kepada Ketua DPRD Blora, Mustopa,” lanjutnya.
Tak berhenti di situ, Exy bahkan menyindir tajam kondisi lembaga legislatif melalui sebuah penggalan lagu satiris yang ia lontarkan di forum audiensi.
“Selamat datang di gedung dewan, selamat berjumpa kawan-kawan semua. Banyak pecundang, banyak pengecut, juga banyak penjilatnya. Bahkan manusia pikiran bebek yang hanya bisa berkata kwek wek wek…”
Pernyataan tersebut sontak menggambarkan kekecewaan mendalam terhadap lemahnya keberpihakan politik DPRD terhadap masyarakat terdampak proyek.
Dalam prolog pidatonya, Exy juga mengangkat teori kutukan sumber daya alam (resource curse), yakni kondisi ketika wilayah kaya sumber daya justru dipenuhi konflik sosial, ketimpangan, hingga kemiskinan berkepanjangan.
“Satu wilayah yang punya sumber daya alam melimpah cenderung berpotensi konflik. Papua, Aceh, itu contoh nyata. Dan sepanjang sejarah, mereka yang menguasai sumber daya alam selalu memakai politik divide et impera, pecah belah dan kuasai,” ujarnya.
Menurut Exy, pola serupa mulai terlihat dalam proyek mobilisasi alat berat Pertamina di wilayah selatan Blora. Ia mempertanyakan dasar dan standar pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak yang dinilai tidak adil dan memicu kecemburuan sosial.
“Apa standar Pertamina menentukan kompensasi? Apa tolak ukurnya? Kenapa warga Menden dapat satu juta rupiah, sementara Temulus, Pilang, dan masyarakat Randublatung nol rupiah?” katanya.
Ia menilai pola pemberian kompensasi yang berbeda-beda justru berpotensi memecah masyarakat desa yang sama-sama terdampak jalur proyek.
“Ini divide et impera. Alat berat itu juga lewat Randublatung, lewat Pilang, lewat Temulus. Tapi kenapa perhatian dan kompensasi berbeda?” tegasnya.
Exy juga menyoroti minimnya komunikasi antara Pertamina dengan DPRD Blora terkait proyek strategis tersebut. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan legislatif terhadap proyek industri besar yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Jangankan pemerintah desa, jangankan kecamatan, DPRD saja ternyata tidak pernah diajak komunikasi. Hari ini kita buktikan proyek Pertamina di Kradenan/Menden berjalan tanpa melibatkan DPRD Blora. Lalu bagaimana fungsi kontrolnya? Bagaimana fungsi pengawasannya? Kita los dol,” kritiknya.
Dalam audiensi itu, Front Blora Selatan dan Pemuda Pilang Bersatu kembali menegaskan bahwa perjuangan masyarakat bukan semata soal uang kompensasi, melainkan soal hak, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap ruang hidup warga desa.
“Yang namanya hak tidak pernah jatuh dari langit. Tidak pernah diberikan sukarela oleh penguasa atau korporasi. Hak harus direbut dan diperjuangkan,” ujar Exy.
Sebelumnya, masyarakat terdampak proyek juga menyampaikan kekhawatiran serius terhadap ancaman kerusakan jalan desa dan jembatan akibat mobilisasi alat berat bertonase lebih dari 40 ton yang melintasi jalur Kradenan-Pilang.
Beberapa titik seperti Jembatan Kedung Sambi dan Jembatan Pulo disebut rawan mengalami kerusakan apabila terus dipaksa menanggung beban proyek industri.
Front Blora Selatan menegaskan mereka tidak anti pembangunan maupun proyek nasional. Namun mereka menolak pembangunan yang berjalan tanpa transparansi, tanpa keadilan sosial, dan tanpa penghormatan terhadap masyarakat yang menanggung dampak langsung di lapangan.
“Pembangunan yang sehat seharusnya memperkuat kehidupan rakyat, bukan menjadikan rakyat kecil sebagai tameng kerusakan demi kenyamanan korporasi dan elite kekuasaan.”
(Redaksi/Hans)