BLORA, Blk7.id – Forum Ngopi Bareng bertajuk ‘Blora Ramah Investasi’ yang digelar di Mapolres Blora mendadak memanas setelah seorang jurnalis, Lilik Yuliantoro, melontarkan kritik terbuka di hadapan peserta forum sebelum penandatanganan komitmen oleh Forkopimda dilakukan.
Kegiatan yang menghadirkan unsur Forkopimda, kepala OPD, LSM, wartawan, organisasi masyarakat, hingga berbagai elemen lainnya itu sejatinya digelar untuk menyamakan persepsi terkait arah investasi dan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Blora.
Namun di tengah jalannya forum, Lilik menilai pembahasan yang disampaikan justru tidak menyentuh akar persoalan investasi yang selama ini terjadi di Blora.
“Pada acara itu tidak membahas masalah yang terjadi sebenarnya. Hanya ada teori-teori saja, sementara tujuannya menyamakan persepsi,” ujar Lilik saat ditemui usai kegiatan, Selasa (26/5/2026).
Menurutnya, gagasan pembangunan kawasan industri memang baik. Namun jika benar-benar serius ingin menarik investor masuk ke Blora, pemerintah dan penyelenggara forum seharusnya menghadirkan langsung para investor untuk berbicara secara terbuka mengenai hambatan yang mereka alami selama berinvestasi di daerah tersebut.
“Kita bisa blak-blakan saja, kendala apa yang ada di Blora. Nanti tujuan dari Blora ramah investasi akan ditemukan. Kalau cuma seremonial sama saja bohong,” tegasnya.
Lilik juga menyoroti ketertinggalan Blora dibanding daerah lain di Jawa Tengah dalam hal pertumbuhan investasi. Ia menyebut wilayah eks Karesidenan Pati sejatinya tidak memiliki kawasan industri besar seperti Semarang, Kendal, maupun Batang.
Namun ironisnya, pertumbuhan investasi di daerah-daerah tersebut justru jauh lebih tinggi dibandingkan Blora.
“Saya yakin investor sudah banyak yang punya lahan di Blora. Tapi payung hukum RDTR Blora belum jelas,” katanya.
Ia menilai ketidakjelasan regulasi tata ruang menjadi salah satu faktor utama yang membuat investor ragu mengembangkan usahanya di Kabupaten Blora.
Lebih jauh, Lilik mengingatkan agar pemerintah tidak terus menerus menyalahkan masyarakat setiap kali investasi gagal masuk atau mandek di Blora.
Menurutnya, banyak kegagalan investasi justru dipicu oleh kecacatan kebijakan internal pemerintah sendiri.
“Kalau ada investasi gagal di Blora, propaganda yang beredar masyarakat tidak kondusif. Padahal kecacatan kebijakan sendiri yang membuat investasi gagal,” ujarnya.
Sebagai contoh nyata, ia menyinggung proyek lahan eks Pasar Induk Blora yang hingga kini terbengkalai sejak tahun 2020 tanpa kejelasan investor.
“Ayolah, jangan salahkan masyarakat. Kita belajar meminta maaf kepada masyarakat Blora, legowo. Kalau salah bilang salah, jangan salahkan masyarakat,” tandasnya.
Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian peserta forum dan memantik diskusi serius mengenai arah kebijakan investasi di Kabupaten Blora.
Di tengah gencarnya jargon Blora Ramah Investasi, kritik yang disampaikan Lilik justru dianggap membuka tabir persoalan mendasar yang selama ini jarang dibicarakan secara terbuka di forum resmi.
(Redaksi/Hans)