BLORA, Blok7.id – Pemerintah Kabupaten Blora mulai mengetatkan ikat pinggang belanja digital. Dalam rapat evaluasi penggunaan internet yang digelar Kamis (16/4/2026) di Ruang Pertemuan Setda, diputuskan anggaran internet dipangkas signifikan dari sekitar Rp2,5 miliar menjadi Rp1,9 miliar.
Bupati Blora, Arief Rohman, menegaskan bahwa efisiensi ini merupakan langkah konkret menata ulang belanja operasional di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan.
“Dari Rp2,5 miliar, setelah kita lakukan evaluasi dan efisiensi, ketemu di angka Rp1,9 miliar,” ujarnya usai memimpin rapat.
Meski dipangkas sekitar Rp600 juta, pemerintah daerah menegaskan kualitas pelayanan publik tidak boleh terdampak. Anggaran internet yang tersebar di OPD dan kecamatan tetap diarahkan untuk mendukung layanan dasar masyarakat. Pemangkasan ini juga dibarengi dengan pengetatan penggunaan.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Blora menetapkan batas standar pemakaian jaringan yakni, maksimal 100 Mbps untuk OPD dan 50 Mbps untuk kecamatan. Sementara unit layanan langsung seperti puskesmas dan korwil pendidikan tetap diprioritaskan agar tidak terganggu.
“Kebijakan ini untuk memastikan penggunaan lebih terukur dan efisien, tapi pelayanan tetap berjalan optimal,” kata Kepala Dinkominfo Blora, Pratikto Nugroho.
Langkah tegas juga diambil terhadap belanja yang dinilai tidak mendesak. Dalam rapat tersebut, langganan aplikasi edit video dan desain seperti CapCut dan Canva di salah satu dinas diputuskan untuk dihentikan dan tidak lagi dianggarkan ke depan.
Di sisi lain, Pemkab Blora masih memberi ruang bagi OPD yang mengelola server penting, terutama yang berkaitan dengan data dari kementerian, untuk tetap mendapatkan dukungan jaringan yang memadai demi keamanan dan kelangsungan sistem.
Sisa anggaran hasil efisiensi nantinya akan dihitung ulang dan diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat serta perbaikan infrastruktur daerah.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga mulai melirik skema kolaborasi dengan pihak swasta melalui CSR untuk memperluas akses wifi di ruang publik. Upaya ini sekaligus diiringi rencana penyederhanaan akses login agar masyarakat lebih mudah memanfaatkan layanan internet gratis.
Kebijakan ini disebut akan segera diimplementasikan dan dievaluasi berkala. Jika berdampak pada pelayanan, Pemkab Blora membuka kemungkinan penyesuaian ulang. Namun untuk saat ini, arah kebijakan sudah jelas, yaitu belanja dipangkas, efisiensi diperketat, dan prioritas dialihkan.
(Redaksi/Hans)