BLORA, Blok7.id – Insiden dugaan pembungkaman terhadap wartawan kembali mencoreng ruang diskusi publik di Kabupaten Blora. Dalam forum resmi bertajuk Ngopi Bareng Forkopimda Blora dengan tema ‘Blora Ramah Investasi’ yang digelar di Auditorium Polres Blora, Selasa (26/5/2026), seorang wartawan diduga mengalami framing di media sosial sekaligus upaya pengusiran dari forum.
Wartawan tersebut adalah Lilik Yuliantoro dari tuturpedia.com. Dalam video yang beredar di media sosial, Lilik tampak seolah menolak keberadaan investasi pabrik di Blora. Namun menurut sejumlah saksi di lokasi, narasi yang beredar dinilai tidak utuh dan berpotensi menggiring opini publik.
Berdasarkan keterangan saksi, Lilik justru sedang menyampaikan usulan agar arah investasi di Kabupaten Blora lebih difokuskan pada sektor padat karya seperti industri sepatu, tas, garmen, dan pakaian jadi. Usulan itu disebut muncul dari keresahan nyata atas banyaknya lulusan SMA, SMK hingga sarjana asal Blora yang selama ini terpaksa merantau keluar kota demi mencari pekerjaan.
Namun suasana forum mendadak memanas saat moderator yang diketahui juga menjabat sebagai Komisaris BPE Blora memotong pembicaraan Lilik. Bahkan moderator disebut meminta aparat Satpol PP untuk mengeluarkan wartawan tersebut dari ruangan forum.
Upaya pengusiran itu dikabarkan terjadi hingga dua kali sebelum akhirnya Lilik memilih keluar atau walk out secara mandiri.
Kejadian tersebut sontak memantik sorotan peserta forum. Sebab kegiatan yang sedianya menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah, aparat penegak hukum, DPRD, organisasi masyarakat, LSM, dan media justru berubah menjadi forum yang dinilai antikritik.
Saat dikonfirmasi wartawan, Lilik menegaskan dirinya tidak pernah menolak investasi masuk ke Blora. Ia justru menginginkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara besar-besaran.

“Saya hanya ingin menyampaikan realita yang terjadi. Banyak anak-anak Blora harus keluar kota untuk bekerja. Forum ini seharusnya menjadi ruang solusi bersama, bukan malah membungkam suara,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan materi forum yang menurutnya terlalu normatif dan tidak menyentuh akar persoalan ketenagakerjaan di Blora.
“Dari awal kurang lebih tiga jam cuma teori-teori dan sedikit-sedikit membahas minyak. Padahal yang dibahas jangan itu-itu saja. Fokuslah pada investasi padat karya seperti pabrik sepatu, tas, baju, garmen, dan lain sebagainya,” tegasnya.
Lilik mengaku selama ini dirinya aktif mendorong masuknya investasi padat karya ke Blora. Ia bahkan telah mengirim surat ke sejumlah perusahaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta melakukan audiensi langsung dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Yasin.
Insiden ini pun memunculkan kritik terhadap profesionalitas penyelenggara forum, khususnya BPE Blora. Publik menilai moderator seharusnya mampu menjaga ruang diskusi tetap terbuka, demokratis, dan kondusif tanpa membungkam pandangan peserta forum.
Terlebih, kegiatan tersebut diketahui menggunakan fasilitas negara karena diduga didanai melalui DPRD Blora dan difasilitasi oleh Kesbangpol Blora.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPE maupun DPRD Blora belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan pengusiran wartawan tersebut.
Sementara itu, salah satu anggota DPRD Blora yang hadir dalam acara itu turut memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku sempat mempertanyakan keberadaan sosok bernama Seno dalam kegiatan tersebut kepada Kapolres Blora.
“Sebelum acara dimulai saya sempat menanyakan ke Pak Kapolres Blora, ‘Loh kok ada Seno ndan?’ Kemudian Pak Kapolres menjawab, ‘Hiya ini inisiasi Seno yang komunikasi dengan saya untuk mengadakan acara ini,’” ujar anggota DPRD tersebut menirukan percakapannya dengan Kapolres.
Politisi itu juga mengaku memilih meninggalkan acara sebelum forum selesai.
“Sebelum acara selesai saya pulang dulu. Karena jujur saya lihat Seno ilfil, kemudian saya pulang. Ini acara apa,” pungkasnya.
Kini publik menunggu klarifikasi resmi dari pihak penyelenggara terkait dugaan framing dan pengusiran wartawan dalam forum yang seharusnya menjadi simbol keterbukaan demokrasi di Kabupaten Blora.
(Redaksi/Hans)
