Jakarta. Blok7.id – Pemerintah akan melakukan penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah menemukan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang jauh melampaui target awal.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan target pembangunan dapur MBG semula ditetapkan sebanyak 21.000 titik. Namun berdasarkan data terbaru, jumlah SPPG yang tercatat telah mencapai 27.877 titik.
“Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis kemarin.
Menurut Zulhas, lonjakan jumlah titik tersebut berdampak langsung pada kebutuhan anggaran program. Pasalnya, setiap dapur MBG mendapatkan insentif operasional sebesar Rp 6 juta per hari.
Dengan tambahan 6.877 titik di luar target, pemerintah memperkirakan terjadi pemborosan anggaran yang nilainya mencapai lebih dari Rp 1 triliun setiap bulan.
“Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp 6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun, pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? Rp 12 triliun. Ini yang perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” jelasnya.
Persoalan serupa juga ditemukan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dari target awal sekitar 2.000 titik, jumlahnya disebut melonjak hingga 8.617 titik.
“3T itu di data ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik, dan 6.138 titik itu sudah ada SK nya dari BGN,” ujar Zulhas.
Karena itu, pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan sejumlah kementerian terkait akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut. Penataan ulang ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.
“Nah ini juga akan jadi masalah, ini yang akan diselesaikan, maka perlu waktu kira-kira satu bulan untuk menata ini kembali,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah membuka berbagai opsi dalam proses penataan ulang, termasuk kemungkinan menutup dapur MBG yang jumlahnya dinilai berlebihan.
Meski demikian, ia menegaskan keputusan tersebut belum final karena pemerintah masih melakukan pendataan dan evaluasi terhadap kondisi masing-masing SPPG.
“Ya pasti salah satunya arahnya ke sana (tutup SPPG yang berlebih), tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata kan dilihat, diinventarisir kondisinya seperti apa,” ujar Prasetyo.
Prasetyo menambahkan pemerintah berupaya agar proses penataan tidak mengganggu pelaksanaan program yang sudah berjalan. Pemberian makanan bergizi kepada para penerima manfaat disebut harus tetap berlangsung selama proses evaluasi dilakukan.
“Kita target awal satu bulan ini harus harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya ya. Makanya yang pertama tentu tadi kita tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan, dan di situ pun juga catatan-catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan. Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan,” tegasnya.